Sanggau, Kalbar – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Meski sebelumnya telah dilakukan penertiban oleh aparat penegak hukum, aktivitas ilegal tersebut kini kembali menjamur di kawasan Desa Sungai Batu, Kecamatan Kapuas.
Pantauan tim investigasi media ini di lapangan menemukan bahwa aktivitas tambang kembali berjalan dengan leluasa. Sejumlah pekerja terlihat bebas beroperasi di daratan Sungai Batu tanpa menunjukkan kekhawatiran terhadap keberadaan aparat keamanan. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa aktivitas tersebut telah dikoordinir oleh pihak tertentu.
“Ini masih wilayah Sungai Batu, kurang lebih satu minggu terakhir mereka sudah mulai kerja lagi. Yang mengurus katanya Sandi,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada awak media, Sabtu (15/6/2025).
Pemerintah Kabupaten Turun Tangan
Menanggapi maraknya kembali aktivitas PETI, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan keprihatinan mendalam. Menurutnya, praktik pertambangan tanpa izin ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena berdampak serius pada lingkungan, sosial, dan hukum.
“Kami sudah bentuk tim dengan melibatkan Forkopimda untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Menurut saya, PETI tidak bisa kita biarkan,” tegas Bupati Yohanes Ontot usai menghadiri peresmian Pelayanan IGD RSUD MTh Djaman, Senin (2/6/2025).
Ia menambahkan bahwa penanganan PETI membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, bukan sekadar langkah penertiban sesaat.
“Tidak bisa juga kita lakukan tindakan parsial. Kami berharap masyarakat yang melakukan aktivitas PETI bisa memahami bahwa langkah ini untuk kebaikan bersama. Jika pemerintah bertindak, masyarakat harus bisa menerima dengan bijak,” tambahnya.
Desakan Tindakan Tegas dari Kapolda dan APH
Masyarakat berharap agar Kapolda Kalbar dan seluruh aparat penegak hukum (APH) dapat mengambil sikap tegas terhadap praktik PETI yang kembali aktif. Tidak hanya mengandalkan penertiban lapangan, tetapi juga investigasi menyeluruh terhadap oknum yang diduga menjadi koordinator dan pelindung aktivitas ilegal tersebut.
Aktivitas PETI bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, konflik lahan, dan merugikan negara dari sisi pendapatan sektor minerba. Warga mengingatkan agar tindakan hukum tidak hanya menyasar pekerja lapangan, melainkan juga aktor intelektual dan pemodal di balik maraknya tambang ilegal ini.
Redaksi