Kapuas Hulu, Kalbar — Masyarakat Kalimantan Barat, khususnya warga Kapuas Hulu, kembali dibuat geram dengan maraknya dugaan penyelewengan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU.
Keresahan tersebut mencuat setelah beredarnya unggahan dari akun media sosial yang menyoroti aktivitas mencurigakan di beberapa SPBU, di antaranya SPBU Silat, Boyan Tanjung, Nanga Boyan, Sungai Besar, Tekudak, Melapi, Pala Pulau, dan Badau.
Dalam unggahan tersebut, masyarakat mendesak agar wartawan dan LSM di seluruh Kalimantan Barat melakukan pemantauan dan memviralkan aktivitas yang diduga kuat sebagai praktik penyimpangan distribusi BBM subsidi.
“Setiap kali minyak datang, banyak orang membawa ken atau drum, diduga kuat untuk merampok BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat.”
Desakan Proses Hukum dan Audit Total
Masyarakat secara tegas meminta agar Pertamina dan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tinggal diam dan segera melakukan investigasi menyeluruh.
“Ini jelas melanggar UU Migas dan harus segera diproses. Laporkan ke Pertamina dan APH agar para pelaku dan sindikat mafia minyak disanksi berat,” tulis akun tersebut dalam unggahan viralnya.
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara jelas mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan distribusi BBM subsidi. Pelanggaran terhadap peruntukan subsidi dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga enam tahun dan denda miliaran rupiah.
Teguran untuk Jurnalis dan LSM
Menariknya, dalam unggahan itu juga diselipkan pesan keras kepada para wartawan dan aktivis LSM agar tidak tergoda oleh suap:
“Kepada wartawan, LSM, jangan lagi mau disuap. Bantai semua mafia!”
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap APH bertindak cepat dan tegas dalam menindaklanjuti laporan ini agar keadilan dan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Mereka juga mendesak agar seluruh SPBU yang terindikasi melakukan praktik curang segera diaudit dan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat tak ingin hanya menjadi korban dalam permainan mafia minyak yang merugikan banyak pihak dan merusak sistem distribusi subsidi yang telah diatur oleh negara.
Redaksi