Melawi Dihadapkan Dilema: Kabupaten Termiskin di Tengah Melimpahnya SDA dan Isu Gaya Hidup Mewah Pejabat

Melawi, Kalbar – Kabupaten Melawi kembali menjadi sorotan publik, bukan karena prestasi atau kemajuan pembangunan, melainkan karena ironi yang begitu mencolok. Di tengah kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah—dari perkebunan sawit, hutan kayu, hingga potensi tambang—kabupaten ini justru dinobatkan sebagai daerah termiskin nomor satu di Kalimantan Barat.

Kondisi ini memunculkan keresahan dari berbagai kalangan masyarakat. Diskusi warung kopi yang awalnya ringan, kini berubah menjadi ruang kritik terhadap jalannya pemerintahan daerah. Banyak warga merasa kecewa dan bingung: bagaimana mungkin daerah dengan kekayaan alam luar biasa justru terpuruk secara ekonomi?

Kritik tajam turut disampaikan oleh Jasli, seorang penggiat sosial di Melawi. Ia menyoroti berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Melawi yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Salah satu isu yang diangkat adalah besarnya utang daerah. “APBD Kabupaten Melawi terlilit utang hingga mencapai Rp147 miliar kepada pihak ketiga. Namun, hingga saat ini tidak jelas untuk apa dan bagaimana keperuntukannya,” ungkap Jasli kepada media.

Lebih lanjut, Jasli menilai bahwa kebijakan anggaran tahun 2025 menunjukkan ketimpangan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menyayangkan adanya anggaran pengadaan kendaraan dinas baru untuk kepala daerah dan sejumlah pejabat lainnya di tengah status Melawi sebagai kabupaten termiskin di Kalbar.

Yang lebih memprihatinkan, Jasli mengungkap dugaan bahwa salah satu kendaraan tersebut akan diberikan kepada pejabat pengadilan negeri di kabupaten tetangga. “Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah kebijakan ini relevan? Apakah tidak ada yang lebih penting, seperti pelayanan kesehatan atau pengembangan ekonomi rakyat?” ujar Jasli.

Ia juga mempertanyakan sensitivitas moral para pemangku kebijakan. “Apakah tidak naif jika aparat penegak hukum menggunakan kendaraan yang dibeli dari uang rakyat Melawi? Di tengah sorotan tajam terhadap dugaan korupsi dan kemiskinan, hal ini bisa memperburuk citra pemerintah dan merusak kepercayaan publik,” tambahnya.

Jasli berharap pemerintah daerah lebih bijak dalam mengelola anggaran, dengan mengutamakan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Sudah saatnya kita keluar dari lingkaran kebijakan yang elitis. Gunakan APBD untuk program yang menyentuh rakyat, bukan sekadar memanjakan pejabat. Kita tidak ingin terus hidup dalam paradoks, kaya SDA tapi miskin kebijakan,” tutupnya.

Berbagi :